Lintas5terkini.com – Jayapura, | Dalam upaya menjaga stabilitas politik menjelang pemilihan umum 2023-2024, Personel Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Kerja, serta sejumlah tokoh masyarakat, mengikuti Kegiatan Dialog Publik dengan tema “Pilpres 2024: Memperkuat Pemilu Damai dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju.” Acara berlangsung di Aula Rupatama Polda Papua pada Rabu (11/10).
Kegiatan dialog publik ini dilaksanakan melalui zoom meeting dan merupakan inisiatif Divisi Humas Polri. Acara tersebut dipimpin oleh Asisten Operasi Kapolri, Irjen Pol. Drs. Verdianto Iskandar Bitticaca, M. Hum.
Dalam sambutannya, Asops Kapolri menjelaskan peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas politik menjelang pemilihan umum 2023-2024. Faktor-faktor seperti politik identitas, polarisasi agama, dan polarisasi sosial menjadi perhatian utama dalam upaya menjaga stabilitas politik saat pemilu berlangsung.
Untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, berbagai peraturan dan regulasi yang berlaku perlu diperhatikan, termasuk UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, UU No 17 tentang Pemilu, Perpres tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023, PKPU No 3 tahun 2022 tentang Tahapan Pemilu, Perkap 8/ 2021 tentang standar keberhasilan operasional Polri, serta Surat Keputusan KPU No 857 tahun 2023 tentang daftar pemilih tetap nasional.
“Operasi Mantap Brata, yang mencakup konsep keterpaduan antara Polri, TNI, Penyelenggara Pemilu, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengamanan tahapan penyelenggaraan pemilu 2023-2024, juga menjadi sorotan dalam dialog ini,” ucapnya.
Operasi ini didasari oleh keterpaduan antara berbagai pihak, termasuk pelaksanaan kegiatan dan operasi kepolisian lainnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Operasi Mantap Brata juga menekankan pentingnya pendekatan preemtif dan preventif, dengan penegakan hukum yang menjadi prioritas utama.
“Tujuan dari Operasi Mantap Brata adalah untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban pada setiap tahapan pemilihan umum serentak 2023-2024. Dialog publik ini juga menjadi wadah penting untuk membahas berbagai aspek terkait dengan pemilu dan menjaga demokrasi Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik,” tutur Irjen Pol. Verdianto.(*)
