Makassar, Lintas5terkini.com – Aksi unjuk rasa terkait dugaan korupsi dana pembangunan ruas jalan provinsi di kab. Luwu utara, kejari makassar dan kejati sulsel beda pendapat. (06/05/2025)
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Anti Korupsi dan Gratifikasi (JANGKAR), mendatangi kantor kejari makassar dan kejati sulsel menyorot terkait kasus dugaan korupsi pembangunan ruas jalan provinsi di kab. Luwu utara.
Massa aksi, aksi di dua lokasi yang berbeda, namun secara koordinasi kelembagaan sama saja, yakni kejari makassar dan kejati sulsel. Namun masing-masing memiliki statement yang justru berbeda.
Saat massa tiba di depan kantor kejaksaan negeri makassar di Jl. Amanagappa. Tak berselang lama massa aksi di sambut oleh kasi intel kejari makassar.
Dalam pernyataanya “kami bisa jelaskan persoalan kasus dugaan korupsi ruas jalan di luwu utara, kami di kejaksaan negeri makassar menerima pelimpahan perkara, perkara tersebut di tangani oleh pihak kepolisian daerah sulawesi selatan, kemudian diteliti dan dipelajari oleh kejati sulsel, namun karena pengadilan korupsi ada di kota makassar maka secara administrasi pelimpahan perkara dilaksanakan disini (kejari makassar) ucap kasi intel”
Merespon beberapa pertanyaan dari massa aksi, bahwa mengapa lopus perkara yang ditangani kejari makassar sementara lopus perkara terjadi luar kota makassar.
Kasi intel menambahkan bahwa secara yurudis sebetulnya bukan kejari makassar yang menangani perkara tersebut karena hanya menerima administrasi pelimpahan perkara dan kini sedang ditangani oleh pidsus serta telah bergulir di pengadilan negeri makassar kini kasus tersebut dalam tahap pemeriksaan saksi” tutup kasi intel saat menemui massa aksi didepan kantor kejari makassar.
Tak berselang lama setelah ditemui pihak kejari makassar, massa aksi bergeser ke kantor kejaksaan tinggi sulawesi selatan, mengingat lopus perkara lebih relevan dijawab oleh pihak kejati sulsel.
Setibanya di depan kantor kejati sulsel dan berorasi hingga disambut oleh kepala seksi penegakan hukum (kasipengkum), justru memiliki jawaban yang berbeda.
Kasipengkum mengatakan terkait kasus yang disoroti teman-teman dari Jaringan Aktivis Anti Korupsi dan Gratifikasi (JANGKAR), “perlu kami sampaikan sejauh ini kami belum mendapat informasi dan pelaporan” ujar soetarmi.
Saat ditemui massa aksi, kasipengkum belum bisa memberikan tanggapan terlalu banyak karena belum tahu terkait kasus tersebut.
“Jadi bagaimana kita mau memberikan tanggapan sesuatu yang belum kita ketahui” tegas soetarmi.
Menanggapi hal tersebut, jenderal lapangan Andi Ichsan menyebutkan bahwa terkait dugaan kasus korupsi ruas jalan provinsi hingga mengakibatkan kerugian negara hingga milliaran rupiah, yang berlokasi di luwu utara, Menimbulkan banyak tanda tanya karena perbedaan jawaban kejati sulsel dengan kejari makassar.
“Namun disamping itu, kita harus tetap hargai proses hukum, korupsi adalah perbuatan yang sangat tidak dibenarkan, bahkan masuk dalam kategorisasi kejahatan luar biasa atau “extra ordinary crime” dan seyogyanya penegak hukum tidak mencoba bermain dalam penanganan perbuatan haram tersebut demi terwujudnya penghormatan hukum di Indonesia khususnya sulawesi selatan” tegas jendlap.
“Kami akan kembangkan informasi yang kami dapat di kejati sulsel dan kejari makassar serta jadi bahan kajian teman-teman aktivis dan akan kembali agendakan aksi Jilid II, dengan harapan kasus tersebut lebih terang dan transparant terkait proses hukum hingga adanya penetapan tersangka” tutup ryan.(Danial).
