Takalar,-Sebuah praktik mencurigakan terungkap di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 74.922.02 yang terletak di wilayah Kota Takalar yang tidak jauh dari kantor kepolisian resort Takalar. SPBU ini diduga kuat melayani pengisian bahan bakar solar menggunakan jerigen dalam jumlah besar, yang mengindikasikan adanya praktik penyelewengan atau pelangsiran solar bersubsidi jaringan mafia BBM.
Menurut pantauan di lapangan, sejumlah jerigen terlihat diisi solar oleh petugas SPBU yang di koordinir langsung oleh pengawas yang bernama Haris.
Ketika dikonfirmasi, pengawas SPBU menyatakan bahwa pembelian tersebut adalah jatah untuk petani dengan kuota sebesar 2.100 liter atau 2 ton 100 liter per bulan. Namun, pernyataan ini menimbulkan kecurigaan, mengingat jumlah jerigen yang diisi tidak lazim untuk kebutuhan petani kecil (01/11/2025).
Ironisnya, ketika awak media mencoba meminta informasi lebih lanjut terkait surat rekomendasi yang menjadi dasar pengisian solar dalam jumlah besar tersebut, pengawas SPBU justru menunjukkan sikap arogan. Ia menantang dengan mengatakan, “Hanya Polisi yang bisa periksa surat rekomendasi ini,” ucapnya, seolah-olah ada koneksi ke kepolisian setempat.
Lebih mengherankan lagi, Pengawas SPBU ini berkata seolah olah dirinya adalah raja dari seluruh wartawan yang ada di Makassar sampai Takalar.
“Kalau cuma wartawan, mulai dari Makassar, Gowa, hingga Takalar, sebut saja nama saya (Pak Haris) semua pasti kenal” , cetusnya.
Pernyataan dan tindakan pengawas SPBU ini jelas meresahkan dan menimbulkan tanda tanya besar. Apakah benar ada oknum yang bermain mata dalam praktik penyelewengan solar bersubsidi ini? Mengapa pengawas SPBU terkesan melindungi praktik yang jelas-jelas mencurigakan ini?
Ditempat terpisah, ketua departemen itelijen dan investigasi Lembaga Investigasi Negara mengatakan, “Kami akan mendesak Dinas terkait dan aparat kepolisian untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyelewengan solar bersubsidi di SPBU 74.922.02 Takalar. Jika terbukti ada pelanggaran, oknum-oknum yang terlibat harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Jangan biarkan praktik haram ini merugikan masyarakat dan negara.
Lanjut ia menyampaikan, “Praktik pelangsiran solar bersubsidi bukan hanya merugikan negara dari segi finansial, tetapi juga merusak citra pemerintah dan aparat penegak hukum. Masyarakat membutuhkan transparansi dan keadilan dalam pendistribusian bahan bakar bersubsidi. Jangan sampai subsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat kecil justru dinikmati oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab” ,jelasnya.
“Kami berharap kasus ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak terkait. Jangan biarkan praktik penyelewengan solar bersubsidi terus terjadi di Takalar. Mari kita kawal bersama kasus ini hingga tuntas dan semua pelaku mendapatkan ganjaran yang setimpal” , tutupnya.
Tim
