Jakarta, Lintas5terkini.com – Partai Buruh menggelar Seminar Kebangsaan bertema “Redesain Sistem Pemilu Pascaputusan Mahkamah Konstitusi” di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta, Kamis 31/7/2025
Acara ini menghadirkan tokoh nasional seperti Jimly Asshiddiqie, Zulfikar Arse Sadikin, M. Afifuddin, dan Said Salahudin, serta melibatkan akademisi, LSM, organisasi mahasiswa, dan partai politik.
Partai Buruh menegaskan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 harus melibatkan partai nonparlemen dan kelompok masyarakat sipil, dengan mengedepankan meaningful participation melalui tiga hak konstitusional: right to be heard, right to be considered, dan right to be explained.
Enam isu pokok yang diusung meliputi:
1. Pemisahan Pemilu nasional dan lokal sesuai Putusan MK 135/2024.
2. Pilkada tetap langsung oleh rakyat.
3. Penghapusan presidential threshold.
4. Penurunan atau penghapusan parliamentary threshold.
5. Pengaturan ulang verifikasi parpol oleh MK.
6. Penghapusan ambang batas pencalonan kepala daerah.
“Untuk memastikan demokrasi berjalan di rel konstitusi, Partai Buruh akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat melalui uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi,” ujar Said Salahudin, Wakil Presiden Partai Buruh.(*).
