Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Hukum

JAM-Pidum Setujui 5 Pengajuan Restorative Justice Secara Virtual dari Wina, Austria

125
×

JAM-Pidum Setujui 5 Pengajuan Restorative Justice Secara Virtual dari Wina, Austria

Sebarkan artikel ini
Example 468x60
Spread the love

Jakarta, Lintas5terkini.com – Rabu 24 Mei 2023, Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 5 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara virtual dari Wina, Austria.

Adapun 5 berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif yaitu:

Example 300x600
  1. Tersangka DHENY RIZQI RAMADHAN dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan.
  2. Tersangka RIFO HENDRA FAUZI Pgl RIFO bin ALI NURMANSYAH dari Kejaksaan Negeri Dharmasraya yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP tentang Pencurian.
  3. Tersangka M. ALFI Pgl ALFI bin YUNALDI dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
  4. Tersangka IKBAL bin YUYUN (alm) dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
  5. Tersangka ADHYTIA YOGASWASRA bin SOPYAN dari Kejaksaan Negeri Cimahi yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:

  • Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
  • Tersangka belum pernah dihukum;
  • Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
  • Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
  • Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
  • Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
  • Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
  • Pertimbangan sosiologis;
  • Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (*)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *