Langsung ke konten
Lintas5Terkini.Com .- MAKASSAR — Polemik dua putusan praperadilan yang melibatkan Ishak Hamzah kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada proses pemeriksaan laporan di Pengadilan Tinggi Makassar yang dinilai belum memberikan kejelasan terkait dugaan pertentangan antara Putusan Praperadilan Nomor 29 dan Nomor 41.
Ishak Hamzah bersama tim kuasa hukumnya mempertanyakan penanganan laporan yang telah disampaikan sejak Januari 2025. Mereka menduga terdapat kejanggalan dalam proses pemeriksaan, bahkan mencurigai adanya upaya mengaburkan persoalan hukum yang menjadi pokok pengaduan. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak terkait.
Sorotan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Lembaga Poros Rakyat Indonesia, A. Agung Salim, S.H., C.L.A., didampingi tim Media Nasional Lintas Mata Nusantara atau LMN News Group, usai bertemu Humas Pengadilan Tinggi Makassar, Y.M. Ibrahim, S.H., M.H., di Kantor PT Makassar, Rabu, 5 November 2026.
Menurut A. Agung, proses pemeriksaan harus berjalan objektif, transparan, dan tidak boleh mengabaikan fakta hukum. Ia juga mengkhawatirkan apabila rekomendasi pemeriksaan disusun tanpa mempertimbangkan seluruh dokumen
hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam penanganan pengaduan di tingkat Mahkamah Agung.
Persoalan ini juga dikaitkan dengan ketentuan hukum acara praperadilan. A. Agung merujuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 sebagai salah satu landasan hukum.
Namun, ketentuan tersebut perlu dibaca secara tepat karena secara khusus mengatur larangan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan. Sementara itu, persoalan pengajuan ulang dengan objek yang sama harus diuji berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku pada saat perkara diperiksa.
Dalam kronologi yang disampaikan, Ishak Hamzah sebelumnya memenangkan permohonan praperadilan Nomor 29/Pid.Pra/2025/PN Mks. Putusan tersebut, menurut Ishak, menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyerobotan lahan dan pemalsuan dokumen tidak sah karena dinilai tidak memenuhi prosedur hukum.
Namun, Ishak mengaku kembali menghadapi putusan praperadilan Nomor 41 pada objek dan laporan polisi yang disebut sama. Putusan yang dikaitkan dengan Hakim Subai itu dinilai bertentangan dengan putusan sebelumnya karena dianggap kembali menghidupkan status hukum yang telah dinyatakan tidak sah. Persoalan inilah yang kini diminta untuk diperiksa secara objektif oleh lembaga peradilan.
Ishak Hamzah bersama tim kuasa hukum mendesak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan perhatian serius terhadap laporan tersebut. Mereka meminta seluruh dokumen, proses pemeriksaan, serta pertimbangan hukum atas kedua putusan ditelaah secara transparan, sehingga tidak muncul kesimpulan yang mengabaikan fakta maupun merugikan pihak yang mencari keadilan.
Hingga berita ini disusun, dugaan adanya permainan di balik proses pemeriksaan maupun tudingan keterlibatan pihak tertentu belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum. Pihak Pengadilan Tinggi Makassar juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan resmi mengenai perkembangan dan hasil pemeriksaan laporan tersebut.
Publik kini menanti apakah persoalan dua putusan praperadilan ini dapat dijelaskan secara terang berdasarkan hukum, demi menjaga independensi, integritas, dan kehormatan lembaga peradilan. Tim LMN NEWS
