DUGAAN SUAP RP250 JUTA TERKAIT PRAPID 41. ISHAK HAMZAH MELAPOR KE POLDA SULSEL

Lintas5Terkinin.Com MAKASSAR – Perkembangan perkara hukum yang melibatkan Ishak Hamzah memasuki babak baru. Setelah melalui proses praperadilan, pemeriksaan etik, hingga pengaduan ke lembaga pengawasan peradilan, Ishak kini resmi melaporkan dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi yang disebut berkaitan dengan lahirnya putusan Praperadilan Nomor 41 ke Polda Sulawesi Selatan.

Laporan tersebut disampaikan Ishak Hamzah bersama Tim Media Nasional Lintas Mata Nusantara atau LMN News Group, Sabtu, 14 November 2026, sekitar pukul 19.00 WITA, melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Sulsel. Pengaduan itu diterima petugas kepolisian untuk selanjutnya diproses sesuai mekanisme dan kewenangan penyidik.

Sebelumnya, Ishak Hamzah pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyerobotan lahan dan pemalsuan dokumen. Namun, melalui Praperadilan Nomor 29, hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sah. Berdasarkan keterangan dalam materi perkara yang disampaikan pelapor, putusan tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Persoalan kembali mencuat setelah muncul Praperadilan Nomor 41 yang menurut pelapor berkaitan dengan objek perkara yang sama. Munculnya permohonan tersebut dipersoalkan karena dinilai menimbulkan persoalan hukum setelah adanya putusan Praperadilan Nomor 29. Legalitas dan hubungan hukum antara kedua putusan tersebut menjadi bagian yang perlu diuji berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku.

Di tengah polemik tersebut, proses pemeriksaan etik juga bergulir di Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bidpropam Polda Sulsel. Berdasarkan keterangan pelapor, sidang Komisi Kode Etik Polri pertama berlangsung pada 25 April 2026 dan menyebut nama Iptu Iskandar Efendi. Dalam perkembangan berikutnya, pelapor juga menyampaikan adanya pemeriksaan terhadap sejumlah personel lain, termasuk nama Edwin Sabunga dan AKP Muh. Rivai. Status serta hasil pemeriksaan masing-masing pihak tetap harus merujuk pada keputusan resmi institusi berwenang.

Sorotan semakin meluas setelah Ishak Hamzah mengungkap dugaan adanya transaksi uang sebesar 250 juta rupiah yang diklaim berkaitan dengan proses lahirnya putusan Praperadilan Nomor 41. Pelapor menyebut dugaan penyerahan uang tersebut terjadi di Hotel Waetri dan diduga melibatkan sejumlah pihak. Namun, hingga kini, informasi mengenai transaksi, aliran dana, maupun keterlibatan pihak-pihak yang disebut masih merupakan klaim pelapor yang belum terbukti secara hukum.

Untuk mendukung laporannya, Ishak mengaku memiliki rekaman percakapan dan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan dugaan tersebut. Pada tahap awal, bukti yang diserahkan kepada petugas berupa salinan putusan Praperadilan Nomor 29 dan Nomor 41. Sementara itu, rekaman percakapan disebut akan diserahkan kemudian sesuai prosedur pemeriksaan penyidik.
Ishak Hamzah meminta Polda Sulsel menindaklanjuti laporannya secara profesional, transparan, dan independen..

Ia berharap penyidik melakukan pendalaman terhadap dugaan aliran dana, memeriksa pihak-pihak yang relevan, serta menguji keaslian dan keterkaitan bukti yang disampaikan. Pelapor menegaskan, langkah tersebut ditempuh untuk memperoleh kejelasan hukum atas persoalan yang dinilainya belum tuntas.

Dalam laporan tersebut, pelapor mengaitkan dugaan tindak pidana dengan ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi serta ketentuan suap dalam KUHP Nasional. Meski demikian, penentuan pasal yang tepat, unsur pidana, dan pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan alat bukti yang sah.
Kasus ini kini menjadi ujian bagi transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di Sulawesi Selatan. Polda Sulsel diharapkan memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut laporan tersebut.

Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi hakim, personel kepolisian, maupun pihak lain yang namanya disebut dalam pengaduan. Sebab, dugaan tidak sama dengan pembuktian, dan setiap orang tetap memiliki hak atas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tim liputan L5T.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *